PEKANBARU - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam se- Pekanbaru (HMI) berunjukrasa di depan gedung DPRD Riau. Mereka menuntut dilakukannya pengusutan penggunaan dana studi banding anggota DPRD Riau ke luar negeri dan dana Pekan Olah Raga Nasional (PON).

Dalam aksinya, puluhan anggota HMI yang membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan Rampok Uang Rakyat" ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan petugas kepolisian. Selain itu juga terlihat spanduk berisi desakan pengusutan dana PON yang menyedot dana RAPB ratusan miliar.

Koordinator lapangan HMI, Ary Nugraha dalam orasinya, menyebutkan seharusnya dana APBD sebesar 4,4 triliun digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk pembangunan sarana PON XII yang menghabiskan anggaran sebesar Rp4 triliun.
 
"Pesengkongkolan busuk antar DPRD Riau dan Gubri tidak hanya dalam merampok uang rakyat dengan program pelesiran, tetapi dana konstituen dewan sebesar Rp2 milyar pada pos anggaran bantuan sosial dan ormas juga merupakan pemboroson," kritik Ary dalam orasinya.

HMI mendesak DPRD dan gubernur mempertanggungjawabkan penggunaan dana pelesiran ke luar negeri, serta menghentikan rekreasi politik yang tak bermanfaat tersebut.

HMI mengancam akan memboikot penyelenggaran PON 2012, karena dinilai telah menghambat pembangunan hak rakyat Riau.

Selain itu, mereka juga mendesak KPK menindak lanjuti hasil audit BPK terkait penggunaan dana Bansos dan Ormas yang berindikasi untuk kegiatan Pilkada, serta mendesak Mendagri membatalkan anggaran bansos DPRD propinsi sebesar Rp2 milyar. "Kami beri waktu 3 x 24 jam dana apa bila tidak ada respon dari penegak hukum akan mengerahkan semua elemen," ujar Ary.

Sementara itu Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus menyambut baik kedatangan HMI ke DPRD Riau. Dia berjanji untuk mengundang HMI untuk melakukan hearing agar mengetahui lebih jelas pos anggaran tersebut. "Satu kebanggaan bagi diri saya terhadap HMI yang sangat kritis tetapi untuk mengetahui lebih jelas harus dibawa ke forum," kata politisi Golkar tersebut.
 
Terkait penggunaan anggaran stuban ke luar negeri, Johar beralasan, kunjungan tersebut diprogramkan. Sehingga jika dibatalkan, maka mereka akan dikenai denda sebesar  12 ribu dolar dan untuk tahun 2011. “Untuk tahun mendatang tidak ada dianggarkan untuk kegiatan berangkat ke luar negeri," ungkap Johar.

Sementara untuk dana PON, menurut dia tidak ada semua berasal anggaran APBD. Sedangkan bangunan yang ada, nantinya akan digunakan bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan untuk olah raga.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua DPRD Riau masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib yang dikawal oleh aparat kepolisian. (Alf)

(279) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)